Anak Muda

Sebaiknya Presiden mempertimbangkan pembatalan, bukan sekadar penundaan.

VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menunda kunjungan kenegaraan ke Belanda karena adanya ancaman tuntutan penangkapan yang diajukan pentolan Republik Maluku Selatan (RMS) di pengadilan. RMS diduga 'dipelihara' di Negara Kincir Angin itu.

"Eksistensi RMS di Belanda sampai sekarang ini mengesankan "dipelihara" atau setidaknya diberi angin oleh pihak Belanda," kata Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum kepada VIVAnews.com, Selasa 5 Oktober 2010.

Menurut Anas, Kementerian Luar Negeri dituntut segera meminta penjelasan dari Duta Besar Belanda di Jakarta. Belanda harus mengerti memahami harga diri, marwah, dan kedaulatan Indonesia.

Pembatalan kunjungan SBY dikarenakan adanya pengadilan yang akan memutuskan penangkapan terhadap Presiden RI. Kelompok yang salah satunya mengajukan tuntutan penangkapan terhadap Presiden RI adalah Republik Maluku Selatan (RMS).

Anas bahkan mengusulkan sebaiknya Presiden mempertimbangkan pembatalan, bukan sekadar penundaan. "Kalau tidak ada penjelasan yang memadai dari pihak Belanda, pembatalan kunjungan adalah alternatif yang perlu dipikirkan," tegas Anas.

Seperti dimuat situs berbahasa Belanda, NOS, Sabtu 2 Oktober 2010, Presiden RMS di pengasingan, John Wattilete meminta pengadilan menangkap Yudhoyono atas dugaan pelanggaran HAM.

Wattilete juga mempertanyakan di mana kubur salah satu pemimpin RMS, Chris Soumokil -- yang tewas pada 1966 dalam eksekusi yang dilakukan pemerintah Indonesia.

Maka itu, Partai Demokrat sebagai partai pemerintah mendukung penuh keputusan penundaan kunjungan kenegaraan SBY ke Belanda. Pihak Belanda dituntut segera memberikan klarifikasi.
Saat dikonfirmasi VIVAnews.com, Kedutaan Besar Belanda di Jakarta belum bisa memberikan keterangan terkait pembatalan kunjungan SBY ini. Keterangan dari pemerintah Belanda akan disampaikan pada saatnya.

"Kami belum bisa memberikan keterangan atas penundaan keberangkatan Presiden SBY ke Belanda," kata Sekretaris Dua Kedutaan Besar Belanda untuk Indonesia, Edwin Groenendijk saat dihubungi VIVAnews.com, Selasa 5 Oktober 2010.
Bahkan salah seorang staf lainnya menyarankan agar peristiwa ini sebaiknya dikonfirmasi langsung kepada Kedutaan Besar RI di Belanda. (umi)
• VIVAnewsJangan Lupa Berikan Komentarnya ya Teman-teman anak muda