Kehidupan Mewah Istana dan Gaji Melimpah Presiden
24 Januari 2011
0
comments
AnakMuda 3007 -Istana Negara berfungsi sebagai pusat kegiatan pemerintahan negara, diantaranya menjadi tempat penyelenggaraan acara – acara yang bersifat kenegaraan, seperti pelantikan pejabat – pejabat tinggi negara, pembukaan musyawarah, dan rapat kerja nasional, pembukaan kongres bersifat nasional dan internasioal, dan tempat jamuan kenegaraan. Sejak masa pemerintahan Belanda dan Jepang sampai masa pemerintahan Republik Indonesia, sudah lebih kurang 20 kepala pemerintahan dan kepala negara yang menggunakan Istana Negara sebagai kediaman resmi dan pusat kegiatan pemerintahan Negara. Istana Negara ternyata menyimpan cerita unik dan menarik. Paling tidak, karena masyarakat umum atau warga biasa tidak pernah tahu apa yang terjadi di dalamnya. Bahkan, mereka yang pernah menjejakkan kakinya di tangga Istana tetap tidak pernah tahu kedalaman atau kerahasiaan istana itu sendiri.
Menurut data Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Tahun 2010 Istana SBY menghabiskan lebih dari 42 miliar hanya untuk pos anggaran baju baru Presiden dan furniture. Total anggaran untuk Istana Presiden mencapai Rp 203,8 miliar. Sebagai contoh dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Negara Tahun 2010 disebutkan, Presiden akan membeli furniture untuk rumah jabatan senilai Rp 42 miliar dan Rp 60 miliar untuk renovasi gedung Setneg. Angka yang cukup tinggi ini karena SBY terlalu sibuk dengan urusan pencitraannya. Belum lagi Pengadaan road blocker sama seperti renovasi pagar halaman dan pengadaan security system di lingkungan Istana Negara sebesar Rp 22,55 miliar untuk tahun anggaran 2009, yaitu sama-sama mencederai rasa keadilan rakyat atas anggaran. Ruang rumah jabatan akan dipenuhi furniture yang mewah, dan tentu, anggaran pembelian furniture, serta renovasi gedung Setneg ini sangat boros, dan tidak sentisif terhadap kehidupan masyarakat miskin.
Berikut rincian penggunaan anggaran untuk Presiden sebagaimana sumber seknas FITRA diolah dari DIPA Setneg 2010, sebesar Rp 203,8 miliar.
1. Membeli Baju Presiden Rp 839 juta
2. Membeli Furniture Rp 42 miliar
3. Renovasi Gedung Setneg Rp 60 miliar
4. Road Blocker Rp 49 miliar
5. Pengamanan fisik dan non fisik VVIP Presiden Rp 52 miliar
Tahukah Anda berapa gaji seorang Presiden Indonesia? Besarnya sekitar Rp 150 juta per bulan. Di luar itu ada dana operasional atau dikenal sebagai dana taktis khusus presiden yang besarnya milyaran. Tahun 2006, Presiden SBY mendapatkan dana taktis Rp 2 milyar per bulan.
Meski telah mengantongi banyak uang, toh masih harus membebani APBN hanya untuk kebutuhan pribadinya. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) beberapa waktu lalu mengungkapkan negara harus menyediakan dana sebesar Rp 893 juta per tahun untuk pakaian dinas presiden. Ini berarti setiap minggu Presiden bisa membeli pakaian dinas sebesar Rp. 18.615.854 (Rp 18 juta). Sebetulnya presiden kita itu gajinya kan besar sekali, gaji besar tunjangan besar. Jadi kalau bajunya tidak ditunjang uang negara juga sudah cukup.
Presiden, secara terang-terangan telah menghambur-hambur uang negara di depan kemeralatan nasib rakyat dan tidak konsisten dengan penyataan-penyataannya selama ini, di mana presiden selalu mengajak rakyat untuk berhemat.
Gaji nan melimpah, tapi masih ngeluh
Di tengah persoalan-persoalan besar bangsa yang tidak terselesaikan, presiden SBY kembali curhat. Kali ini tentang gajinya yang tidak pernah naik selama enam sampai tujuh tahun. Curhatan di depan para perwira TNI dan Polri ini langsung menjadi pemberitaan dan diskusi di media massa; mulai dari masalah kebiasaannya bercurhat-ria hingga soal wajar atau tidak wajarnya jumlah gaji presiden. Di luar kedua masalah tersebut, tampaknya sudah menjadi pola politik SBY untuk mengeluarkan pernyataan yang bertujuan mengelak dari persoalan, kemudian mencari simpati, untuk menunjukkan betapa ‘tulusnya’ ia bekerja-keras demi kepentingan bangsa dengan segala ‘resiko’ yang harus ditanggungnya.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan nada bercanda mengeluhkan gajinya tidak pernah naik selama 7 tahun terakhir. Berapa gaji pemimpin negara lain di dunia ini jika dibandingkan gaji SBY? Gaji Presiden RI selama 7 tahun terakhir ini adalah Rp 62.497.800 per bulan atau Rp 749.973.600 per tahun atau US$ 82,3 ribu per tahun. Sedangkan gaji pemimpin dunia lainnya bisa dilirik pada terbitan Financial Times pada 28 Maret 2009.
SBY sebenarnya sudah cukup kaya. Berdasarkan data laporan kekayaan per 23 November 2009, kekayaannya mencapai Rp 7.616.270.204 (tujuh milyar enam ratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh ribu dua ratus empat rupiah) dan USD 246.389 (dua ratus empat puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh sembilan dolar Amerika) atau sekitar Rp 2,3 milyar (1 USD = 9500). Jika ditotal mencapai Rp 9,956 milyar lebih.
Tidak hanya itu, Presiden SBY sejak tahun 2005 – 2009 banyak menghabiskan uang negara untuk kunjungan ke luar negeri. Jumlah uang negara ada sekitar Rp 813 milyar selama lima tahun atau rata-rata per tahun sebesar Rp. 162 milyar. Tahun 2010, Sekretariat Negara mengalokasi anggaran kunjungan ke luar negeri Presiden sebanyak Rp 179. Dan untuk alokasi anggaran 2011, Setneg mengajukan alokasi anggaran ke DPR sebesar Rp. 181 milyar lebih. Bila dihitung per bulannya, anggaran kunjungan ke luar negeri tahun 2010 ini mencapai Rp 14,9 milyar lebih.
Menurut The Economist, gaji per tahun yang diterima Presiden SBY mencapai 124.171 dolar per tahun. Menurut catatan majalah itu, dengan angka tersebut berarti gaji SBY 28 kali lipat dari pendapatan per kapita rakyat Indonesia. Menarik bila dibandingkan dari data The Economist, gaji Presiden SBY dengan sejumlah pemimpin dunia. Misalnya dengan gaji Perdana Menteri Cina dan Perdana Menteri India. Kedua negara ini ekonominya jauh lebih maju dari Indonesia. (Lihat tabel The Economist).
Ternyata, di Cina gaji PM Cina sekitar 2,5 kali lipat dari pendapatan per kapita penduduknya. Sementara India lebih kecil lagi, yaitu gaji PM India sekitar dua kali lipat dari pendapatan per kapita penduduknya. Secara nominal dolar AS pun, gaji SBY lebih tinggi dari gaji PM Cina yang tercatat 10.633 dolar per tahun, sedangkan India jauh lebih kecil lagi, 4.106 dolar per tahun. Itu berarti bila dibandingkan antara gaji Presiden Indonesia dengan PM Cina dan PM India, maka gaji SBY besarnya 12 kali gaji PM Cina dan 30 kali gaji PM India.
Presiden dinilai tak pantas curhat soal gajinya yang sudah tujuh tahun tak naik. Karena dari sisi jumlah, gaji SBY sudah terlalu besar. Kalau gaji Presiden tidak naik, karena angkanya sudah besar, sehingga tak pantas naik. Apalagi SBY dan keluarganya selain gaji juga mendapat banyak fasilitas dari negara, serta mungkin dimudahkan untuk mendapatkan melakukan bisnis dan meminjam uang di bank BUMN dalam jumlah milliaran rupiah, apalagi salah satu anggota keluarganya adalah Dirut Bank BNI, lihat saja baru berkuasa 6 tahun anaknya sudah jadi pengusaha dan sudah bisa beli pesawat pribadi yang konon harganya miliaran rupiah.
Pejabat harusnya belajar
Pejabat negara sebenarnya dipilih untuk melayani rakyat, bukan dilayani rakyat. Citra pemimpin bisa muncul tanpa harus bermewah-mewahan. Presiden Iran Mahmud Ahmad Dinejad bisa dijadikan perbandingan. Saat diwawancarai oleh TV Fox (AS) soal kehidupan pribadinya: “Saat anda melihat di cermin setiap pagi, apa yang Anda katakan pada diri anda?” Ia menjawab, “Saya melihat orang di cermin itu dan mengatakan kepada saya: ‘Ingat, kau tak lebih dari seorang pelayan, hari di depanmu penuh dengan tanggung jawab yang berat, yaitu melayani bangsa Iran’.”
Tak heran Ahmad Dinejad dikenal sangat sederhana. Sebagian kisah hidupnya bisa dibaca di buku “Ahmadinejad, David di Tengah Angkara Goliath Dunia”. Saat pertama kali menduduki kantor kepresidenan ia menyumbangkan seluruh karpet Istana Iran yang sangat tinggi nilainya itu kepada masjid-masjid di Teheran dan menggantikannya dengan karpet biasa yang mudah dibersihkan.
Saat terpilih, ia mengumumkan kekayaannya yang terdiri atas Peugeot 504 tahun 1977, sebuah rumah sederhana warisan ayahnya 40 tahun sebelumnya di sebuah daerah kumuh di Teheran. Rekening banknya bersaldo minimum, dan satu-satunya uang masuk adalah uang gaji bulanannya sebagai dosen. Ia tak mau mengambil gajinya sebagai presiden dengan alasan bahwa semua kesejahteraan adalah milik negara dan ia bertugas untuk menjaganya. Ia setiap harus selalu menenteng tas berisi sarapan pagi berupa roti isi yang disiapkan istrinya. Ia juga menghentikan kebiasaan menyediakan makanan yang dikhususkan untuk presiden. Ia pun mengubah kebijakan pesawat kepresidenan menjadi pesawat kargo sehingga dapat menghemat pajak masyarakat dan untuk dirinya. Ia meminta terbang dengan pesawat terbang biasa dengan kelas ekonomi.
Seandainya pemerintah mau menerapkan gaya hidup sederhana, tidak dengan mobil mewah, rumah dinas yang mewah, mungkin korupsi bisa ditekan. Kita ambil contoh India, mereka menerapkan fasilitas yang tidak mewah untuk negaranya, saat ini India bisa maju. Di luar itu kalau pejabat tidak bergaya hidup mewah berapa Devisa Negara bisa terselamatkan, yang selama ini Pajak yang kita bayar (Pajak kendaraan, Pajak Penghasilan, PPN/PPnBM, pajak restoran, dan berbagai jenis pajak lainya) dipergunakan untuk menghidupi para pejabat yang katanya wakil rakyat.
Semua fasilitas dan gratifikasi yang diberikan oleh rakyat lewat pajak dipergunakan oleh para wakil yang tidak mewakilkan untuk dapat bergaya hidup mewah. Kita yang bayarin para DPR/MPR/DPD untuk jalan-jalan keluar negeri, fasilitas kendaraan mewah keluaran terbaru, fasilitas rumah dinas, fasilitas yang katanya pembahasan UU/UUD, SBY menekankan kita untuk berhemat, dan alasan ini juga dipakai dalam kebijakan saat kenaikan BBM.
Kenapa selalu rakyat yang diminta berhemat, lalu apakah pejabat boleh bergaya hidup glamor? Karena kebiasaan hidup mewah yang dicontohkan oleh pejabat maka hampir seluruh rakyat Indonesia melakukan gaya hidup mewah dan pamer harta atau kekayaan, ditunjang dengan maraknya pusat perbelanjaan yang memamerkan barang-barang yang eksklusif yang tidak terjangkau oleh masyarakat, sehingga untuk mendapatkan barang-barang yang eksklusif masyarakat dan pegawai rendahan melakukan korupsi atau berhutang agar mereka bisa seperti para pejabat.
Coba bayangkan kalau semua pejabat tidak bergaya hidup mewah dan tidak menghambur-hamburkan uang negara, berapa banyak pendapatan yang bisa dimanfaatkan untuk rakyat yang membutuhkan, seandainya tunjangan yang diberikan kepada pejabat yang nilainya milyaran rupiah dimanfaatkan membangun sekolah-sekolah yang hampir ambruk, berapa banyak sekolah yang bisa dibangun. Seandainya ongkos studi banding yang luar biasa mahalnya, ditiadakan dan digantikan dengan pemberian benih padi gratis bukankah akan mensejahterakan petani kita.
Apakah para pejabat membutuhkan mobil dinas yang harganya milyaran, jawabannya tidak mereka bisa menggunakan produk alternatif, seharusnya yang mendapat eksklusifitas adalah rakyat bukan pejabat, karena rakyat lebih membutuhkan. Lihat dan buka mata kita, berapa banyak rakyat miskin secara aktual bukan data statistik pemerintah yang telah di manipulasi, berapa banyak korban gizi buruk, berapa banyak anak-anak tidak sekolah, sebuah hal yang kontras kalau kita melongok ke gedung MPR, atau kantor-kantor Instansi Pemerintah, di sana Kita bisa menemukan Mobil Plat merah yang berupa Mobil Mewah.
Di negeri ini, penerapan sistem ekonomi Kapitalisme-yang akhir-akhir ini makin mengarah pada liberalisme ekonomi-menjadi akar munculnya kemiskinan yang terus meningkat. Dalam sistem ekonomi liberal, Pemerintah tidak lagi memerankan fungsinya sebagai pemelihara urusan-urusan dan kebutuhan dasar rakyatnya. Bahkan di tengah kemiskinan rakyat, Pemerintah sering mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang makin membebani rakyat.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai tak peka terhadap penderitaan rakyat. Sebab, ketika rakyat diimpit beban berat ekonomi akibat melambungnya harga-harga kebutuhan pokok, Kepala Negara justru mengeluhkan gajinya yang tak pernah naik selama tujuh tahun terakhir. Karena itu, lebih elok jika Presiden justru menghibahkan gajinya untuk rakyat yang dililit masalah ekonomi. Tanpa mengambil gaji pun, kesejahteraan Presiden sudah amat memadai berkat aneka fasilitas yang diberikan negara. (mhd)