Duit KPK Dikorupsi untuk Dukun Subang
19 Oktober 2011
0
comments
Jakarta: -- Hendro Laksono, tersangka penilap dana Komisi Pemberantasan Korupsi senilai Rp 388 juta pada 2009, mengaku seluruh uang hasil kejahatannya diserahkan kepada seorang dukun bernama Syamsul Ma'arif di Subang, Jawa Barat.
Pengakuan itu disampaikan kepada jaksa penuntut umum perkara ini, Surma, dalam pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Selasa 18 Oktober 2011. Pemeriksaan bersamaan dengan penyerahan berkas dan tersangka dari kepolisian kepada kejaksaan.
Menurut Surma, uang itu sebagian diserahkan dengan
cara ditransfer via Bank Negara Indonesia cabang Subang atas nama Lina
Karlina.
Pengakuan itu dilengkapi barang bukti sejumlah slip transfer yang totalnya Rp 174 juta. Lina adalah putri si dukun. “Transfer terjadi Februari hingga Desember 2009," katanya kepada Tempo di kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
Pengakuan itu dilengkapi barang bukti sejumlah slip transfer yang totalnya Rp 174 juta. Lina adalah putri si dukun. “Transfer terjadi Februari hingga Desember 2009," katanya kepada Tempo di kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
Adapun sisanya, sebesar Rp 214 juta, masih menurut
pengakuan Hendro, diserahkannya langsung kepada Syamsul di Subang.
Penyerahan uang itu pun disaksikan oleh istri dan anak dukun Syamsul.
"Duit habis untuk apa, kami tak tahu,” ujar Surma
Mantan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Deputi Pencegahan KPK ini diduga menggelapkan dana tunai Rp 388 juta yang diambil dari anggaran perjalanan dinas Deputi Pencegahan KPK. "Tersangka yang pegang kunci brankas,” ujar Surma.
Mantan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Deputi Pencegahan KPK ini diduga menggelapkan dana tunai Rp 388 juta yang diambil dari anggaran perjalanan dinas Deputi Pencegahan KPK. "Tersangka yang pegang kunci brankas,” ujar Surma.
Menurut penyidik kepolisian, tersangka, yang pegawai
tetap KPK sejak 2007 sampai 2010, sempat melarikan diri setelah
kasusnya terungkap. Tersangka juga pernah berjanji mengembalikan uang
itu agar tak dipecat dari KPK. Hendro ditangkap pada September lalu.
Namun, Surma mengatakan, kejaksaan menerima surat perintah dimulainya
penyidikan (SPDP) dari kepolisian pada bulan ini.
Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Masyhudi mengatakan Hendro terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara dan dijerat dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. "Perkaranya akan disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi DKI Jakarta. Tersangka ditahan di Rutan Cipinang," ujarnya via pesan pendek kemarin./sumber
Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Masyhudi mengatakan Hendro terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara dan dijerat dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. "Perkaranya akan disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi DKI Jakarta. Tersangka ditahan di Rutan Cipinang," ujarnya via pesan pendek kemarin./sumber