Anak Muda

MANADO, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pertimbangan Nasional Demokrat Sultan Hamengku Buwono X menegaskan pentingnya melakukan perubahan paradigma dalam merestorasi maritim Indonesia. Dalam hal keamanan dan pertahanan, Indonesia belum bisa berbuat banyak. Wajar jika negara dipermainkan Singapura dan Malaysia.

Hal itu disampaikan Sultan dalam acara Focus Group Discussion yang mengambil tema ”Restorasi Menuju Ekonomi Maritim” di Universitas Sam Ratulangi, Manado, Selasa (31/8/2010).

”Membicarakan restorasi maritim Indonesia, kita harus melihat kembali bagaimana kebijakan tentang laut, potensi kelautan dari sudut pertahanan dan keamanan negara,” paparnya.

Selama ini kebijakan tentang kelautan masih tumpang tindih. Ada sekitar 14 instansi yang berkecimpung dalam mengurus kelautan. Namun, hingga saat ini ekonomi maritim belum juga menyumbang pendapatan negara secara signifikan dibandingkan sektor lain.
”Jika seluruh potensi yang ada tersebut dapat dimanfaatkan optimal, sudah barang tentu semua aktivitas perekonomian akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan,” katanya.

Di antara sekian banyak sektor ekonomi sumber daya alam, sektor maritim merupakan sumber pertumbuhan paling potensial.

Soal masalah keamanan dan pertahanan negara, Indonesia belum bisa berbuat banyak. Wajar jika pada akhirnya selalu dipermainkan oleh negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.

”Indonesia tidak tegas dalam mengelola kelautan. Amandemen laut sebagai alat pemersatu sudah harus dilakukan. Secara geopolitis dan keamanan, Indonesia harus menciptakan pemikirannya sendiri dalam hal maritim sebagai sebuah kekuatan baru,” tukasnya.

Maritim sebagai kekuatan baru Indonesia dapat dilakukan asalkan perubahan paradigma dalam hal wawasan nusantara yang mempersatukan pulau-pulau kecil dan besar dilakukan.

”Kita bisa membangun pelabuhan-pelabuhan besar. Kenapa Singapura bisa dan Australia juga bisa membangun di Darwin. Ini yang harus diwaspadai, apakah punya tujuan akan mengincar Selat Arapura dan Manokwari. Kita harus berbuat sesuatu,” tegasnya.

Seputar Malaysia

Hingga Selasa kemarin, kemarahan terhadap Malaysia dan kritik atas lemahnya pemerintah terhadap Malaysia masih bermunculan.

Terkait isu Malaysia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan akan memberikan pernyataan pada Rabu ini. Namun, Presiden meminta semua pihak agar rasional.

Terkait isu serupa, Komisi I DPR bertemu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto, didampingi Menlu Marty Natalegawa, Menhan Purnomo Yusgiantoro, Menhuk dan HAM Patrialis Akbar, Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso, Kepala BIN Sutanto, Kapolri Bambang Hendarso Danuri diwakili Irwasum Polri Komjen Nanan Sukarna.

”Indonesia tidak pernah bisa menerima pihak Malaysia yang dalam menentukan wilayah perbatasannya dengan berpatokan pada peta tahun 1979. Kita tetap akan memakai peta berdasarkan UNCLOS 1982.
Selain itu, dalam perundingan, kita juga akan mempertimbangkan soal adanya konsesi minyak di wilayah itu,” ujar Djoko. Dia juga menyatakan, pemerintah tidak pernah lunak dalam menghadapi sejumlah kasus terkait dengan Malaysia. (Antara/DAY/dwa/WER/NAR/RIZ/WIE)Jangan Lupa Berikan Komentarnya ya Teman-teman anak muda