Anak Muda

Majunya Jokowi sebagai calon presiden sejak awal sudah banyak menimbulkan pro dan kontra. Banyak pihak yang menyayangkan Jokowi untuk melepas jabatannya sebagai gubernur DKI Jakarta. Sebelum menjadi gubernur DKI, Jokowi pernah berjanji untuk fokus menata Jakarta dengan program-progam yang beliau miliki selama 5 tahun. Memang seharusnya Jokowi menggunakan masa jabatannya sebagai Gubernur DKI untuk lebih berhasil dalam memimpin Jakarta sekaligus sebagai sarana belajar untuk memahami Indonesia yang sangat plural. Sebab Indonesia tidak sesederhana Jakarta. Indonesia sangat besar, luas dan majemuk dilihat dari berbagai macam segi. Indonesia butuh pemimpin yang memiliki jiwa kuat, arif dan tegas.

Ahok sebagai wakil gubernur DKI mengaku siap jika harus menggantikan posisi Jokowi sebagai DKI-1, meskipun beliau tidak begitu saja setuju dengan majunya Jokowi sebagai calon presiden. Bukan karena menganggap Jokowi tidak mampu memimpin, tetapi Ahok beranggapan bahwa Jokowi lebih banyak sabarnya. Ahok beranggapan Indonesia butuh seorang pemimpin yang keras. Ahok lebih mendukung Prabowo menjadi presiden karena latar belakangnya yang berasal dari militer. Namun, Ahok mengakui bahwa sebetulnya Jokowi juga memiliki keahlian dalam memimpin Negara.

Terkait masa lalu, salah satu kasus yang pernah dilakukan oleh Prabowo adalah pelanggaran HAM yang belum terselesaikan hingga saat ini. Kasus tersebut seolah ditutup begitu saja sehingga tidak mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Hingga pada akhirnya setelah Prabowo mencalonkan dirinya sebagai capres, Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia meminta untuk segera mengusut kasus tersebut.  

Kasus pelanggaran HAM sudah menyangkut kejahatan manusia. Banyak aktivis yang diculik dan tidak diketahui nasibnya hingga saat ini. Apalagi ketika pihak dari Kedutaan Besar Amerika Serikat sudah mulai berbicara, kasus tersebut dapat digolongkan ke dalam tindak kejahatan Internasional. Selama ini kasus tersebut hanya menjadi konsumsi kalangan elit saja. Selain itu, Prabowo juga pernah dipecat secara terbuka dari ABRI.

Dari beberapa fakta yang ada, siapa yang lebih pantas menjadi pemimpin Negara? Jokowi atau Prabowo? Dilihat dari berbagai sisi dan latar belakang, masing-masing calon memang memiliki kelebihan dan kekurangan. Jokowi dengan gayanya yang khas; jujur, sederhana, rendah hati dan memiliki hati nurani namun sifat kenegarawannya belum terlihat dan pengalamannya pun belum banyak. Sedangkan Prabowo yang keras, berkarakter dan berlatar belakang militer, memiliki kelemahan sebagai sosok feodal dan kurang merakyat dengan kasus berat yang belum terselesaikan. Banyak pertimbangan masyarakat yang muncul ke permukaan ketika ditanya memilih siapa di antara dua calon yang ada.

Sudah tentu masyarakat menginginkan pemimpin yang adil dan bijaksana. Pemimpin yang memiliki wibawa dengan kebesaran hati untuk dapat memimpin bangsa dan Negara agar menjadi lebih baik lagi. Masyarakat tidak ingin dibohongi dengan program-program kampanye yang ada. Masyarakat pun tidak ingin mengulang pahitnya masa lalu yang pernah terjadi di era orde baru menuju reformasi.   

Jika Jokowi dianggap tidak pantas menjadi presiden apakah masyarakat harus memilih Prabowo sebagai pemimpin yang berjiwa keras namun memiliki masa lalu yang kelam? Apakah dibalik pembawaannya yang sabar dan tenang, Jokowi tidak mampu memberikan kontribusi yang baik untuk kemajuan Indonesia ke depannya? Faktanya selama memimpin sebagai Gubernur DKI Jakarta, Jokowi telah menorehkan beberapa prestasi dengan membuat gebrakan-gebrakan perubahan seperti mengangkat budaya dan kearifan lokal Betawi. Mantan Wali Kota Solo ini telah menghilangkan gaya kepemimpinan protokoler. Jokowi juga telah menepati janji kampanyenya untuk lebih banyak terjun langsung ke lapangan dan masih banyak lagi.   

Jika Prabowo menjadi presiden apakah masalah-masalah yang terjadi di Indonesia mampu diselesaikan? Sementara kasusnya sendiri hingga saat ini masih terabaikan dan selalu ditutupi dari hadapan publik. Sejatinya, masyarakat butuh kejujuran. Masyarakat menginginkan pemimpin yang jujur, adil dan bijaksana, yang mampu membawa bangsanya ke dalam kemakmuran. Bagaimana Indonesia bisa menjadi Negara yang adil dan makmur jika calon pemimpinnya saja tidak mampu mengungkap fakta yang ada? Masyarakat menginginkan Indonesia yang transparan, bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta tindak kejahatan lainnya yang menyangkut kepetingan bersama. Masyarakat pasti tidak ingin hidup dalam bayang-bayang kebohongan masa lalu pemimpinnya.

Kepercayaan masyarakat terhadap calon pemimpinnya sudah menurun. Politik pencintraan yang kini banyak diperbincangkan membuat masyarakat mulai pintar dalam menelaah permasalahan yang ada. Padahal seorang pemimpin harus mampu mencerminkan sosok yang dapat menjaga keadilan. Urusan birokrasi juga belum bisa terlepas dari suap-menyuap hingga saat ini. Kepentingan rakyat tidak lagi dipandang sebagai kepentingan umum namun kepentingan golongan tertentu saja.

Masih banyak yang perlu dibenahi dari sistem pemerintahan di Indonesia. Indonesia memiliki bangsa yang besar. Mereka menginginkan agar Indonesia dapat segera dibenahi dengan kepemimpinan yang memiliki kapabilitas, pengalaman dan visi-misi yang jelas. Masyarakat menaruh harapan besar pada calon pemimpinnya. Mereka berharap apa yang telah menjadi program-program kampanye calon presidennya dapat direalisasikan dan bukan hanya sekedar wacana untuk meningkatkan popularitas.  

Oleh: Sudiyanti

sumber | anaxmuda.blogspot.com