Anak Muda

SOEKARNO PENIPU LICIK MENCAPLOK ACEH KETIKA RAKYAT DAN PIMPINAN ACEH LENGAH

"Assalamu'alaikum Wr.Wb. Kita pakai logika yg sederhana sajalah yah, para
pembaca ! logika sederhana itu adalah apakah mungkin kalau ada pencaplok
atau perampok daerah Aceh, kemudian para pemimpin Aceh malah memobilisir
Masyarakatnya utk membantu Sang Pencaplok/Perampok itu ( dalam anggapan Kang
Dirman Bung Karno cs itu ), dengan memberikan biaya utk beli 2 buah kapal
terbang utk keperluan perjuangan NKRI itu ? Apakah mungkin juga kalau Sang
Perampok/Pencaplok malah diberi uang sebesar M$.20.000.000. yg dihasilkan
dari Rakyat Aceh yg dimobilisasikan oleh para Pemimpin Aceh pada waktu itu,
utk Keperluan perjuangan negara Sang Pencaplok/Perampok pada bidang
diplomasi ?”
(Rahmatullah , icmijed@... , 5 februari 2004 00:05:48)

Baiklah saudara Rahmatullah di Jeddah, Saudi Arabia.
Kelihatan sekali saudara Rahmatullah ini kena tipu licik Soekarno. Mengapa ?

Karena ketika Soekarno datang ke Aceh itu disamping berjumpa dengan Teungku
Muhammad Daud Beureueh juga bertemu dengan rakyat Aceh lainnya. Ternyata
pada waktu itu peta politik di Jawa, Sumatera, Kalimantan telah berubah.

Coba kita lihat di Jawa, dimana Negara RI 17 Agustus 1945 yang dipimpin oleh
Soekarno setelah diadakan Perjanjian Renville pada 17 Januari 1948 yang
hasilnya ditandatangani oleh Perdana Mentri Mr. Amir Sjarifuddin dari
Kabinet Amir Sjarifuddin, yang disaksikan oleh H.A. Salim, Dr.Leimena, Mr.
Ali Sastroamidjojo pada tanggal 17 Januari 1948. Dimana sebagian isi
perjanjian tersebut menyangkut gencatan senjata disepanjang garis Van Mook
dan pembentukan daerah-daerah kosong militer. Sehingga terlihat secara
de-jure dan de-facto kekuasaan RI hanya sekitar daerah Yogyakarta saja. (30
Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986,
hal.155,163)

Nah, itu Negara RI 17 Agustus 1945 pimpinan Soekarno hanya menguasai secara
de-facto wilayah Yogyakarta dan daerah sekitarnya. Jadi dari sini saja
kelihatan Negeri Aceh itu jauh lepas di Sumatera sana diluar wilayah
kekuasaan secara de-facto Negara RI Soekarno cs.

Kemudian, lihat di Madura. Dimana pada 23 Januari 1948 berdiri Negara Madura
dengan R.A.A. Tjakraningrat diangkat sebagai Wali Negara dan diresmikan pada
tanggal 20 Februari 1948. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949,
Sekretariat Negara RI, 1986, hal. 164). Seterusnya perhatikan di Jawa Timur,
dimana pada 26 November 1948 telah berdiri Negara Jawa Timur dengan Wali
Negara R.T. Achmad Kusumonegoro. Lalu perhatikan juga, di Daerah Jawa Tengah
telah beridiri juga Pemerintah Daerah Jawa Tengah pada 2 Maret 1949. Tidak
sampai disitu saja, perhatikan juga di Tasikmalaya, Jawa Barat, Sekarmadji
Maridjan Kartosuwirjo pada tanggal 7 Agustus 1949 telah memproklamasikan
berdirinya Negara Islam Indonesia dengan S.M. Kartosuwirjo diangkat sebagai
Imam Negara Islam Indonesia.

Seterusnya kita lihat peta politik di Sumatera. Dimana perhatikan juga di Di
Sumatra Timur, pada 24 Maret 1948 berdiri Negara Sumatra Timur yang ber Ibu
Kota Medan dengan Dr. Teungku Mansyur diangkat sebagai Wali Negara. (30
Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal. 176) .
Tidak sampai disitu saja, perhatikan juga di Sumatera Selatan berdiri Negara
Sumatera Selatan dengan Walinegara Abdul Malik pada tanggal 30 Agustus 1948.
Kemudian, dalami juga di Kalimantan di Daerah banjar berdiri Daerah Banjar
pada 14 Januari 1948 yang dipimpin oleh M. Hanafiah. Begitu juga di daerah
Dayak besar berdiri Daerah Dayak Besar pada 7 Desember 1946 dan diakui 16
Januari 1948 yang dipimpin oleh J-van Dyk..

Selanjutnya, sebelum perjanjian Renville 17 Januari 1948 ditandatangani,
ternyata beberapa Negara dan Daerah telah berdiri sendiri. Lihat di daerah
Pasundan, tangal 4 Mei 1947 di Alun-alun Bandung, Ketua Partai Rakyat
Pasundan Soeria Kartalegawa memproklamirkan Negara Pasundan dan pada tanggal
16 Februari 1948 Negara Pasundan dinyatakan resmi berdiri dengan R.A.A.
Wiranatakusumah dipilih menjadi Wali Negara dan dilantik pada tanggal 26
April 1948. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI,
1986, hal. 140, 171).

Juga di Kalimantan Tenggara pada tanggal 9 Mei 1947 telah lahir dan berdiri
Dewan Federal Borneo Tenggara yang dipimpin oleh Abdul Gaffar Noor. Tidak
sampai disitu saja di Daerah Borneo Barat pada tanggal 12 Mei 1947 telah
lahir dan berdiri Daerah Istimewa Borneo Barat dengan Sultan Pontianak Hamid
Algadrie II diangkat sebagai Kepala Daerahnya. (30 Tahun Indonesia Merdeka,
1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal. 141). Begitu juga di Kalimantan
Timur berdiri pada 12 April 1947 Daerah Siak besar dan pada 4 Februari 1948
diganti nama menjadi Federasi Kalimantan Timur yang dipimpin oleh Adji
Muhammad Parikesit. Tidak ketinggalan Daerah Bangka, Daerah Belitung dan
Negara Riau membentuk konfederasi pada 12 Juli 1947 yang Kepala
Pemerintahannya dipegang oleh Masjarif gelar Lelo Bandaharo.

Tidak hanya disitu saja, tetapi ada juga negara yang didirikan sebelum
diadakan persetujuan Linggajati di Istana Rijswijk tanggal 25 Maret 1947,
yaitu Negara Timur Besar yang didirikan pada 24 Desember 1946 dan diganti
nama menjadi Negara Indonesia Timur pada 27 Desember 1946 dengan kepala
Negaranya Tjokorde Gde Rake Sukawati.

Sekarang, setelah memperhatikan peta politik di Jawa, Madura, Sumatera dan
Kalimantan, ternyata telah banyak berubah peta politik secara keseluruhan.
Beberapa Negara dan Daerah telah berdiri diluar Negara RI 17 Agustus 1945
pimpinan Soekarno.

Nah sekarang, disaat-saat Soekarno dengan Negara RI 17 Agustsu 1945-nya
sudah sedemikian terjepit dari segala arah, maka datanglah secara
sembunyi-sembunyi karena takut tertangkap musuh, masuk ke Sumatera, tetapi
tidak masuk ke Negara Sumatera Timur dan Negara Sumatera Selatan, melainkan
masuk kedalam wilayah kekuasaan Gubernur Militer Aceh dibawah pimpinan
Gubernur Militer Teungku Muhammad Daud Beureueh.

Kemudian, mulailah Soekarno menjalankan tipu licik Jawa-nya. Yang pertama
ditipu adalah Teungku Muhammad Daud Beureueh dengan janji Negara RI 17
Agustus 1945 yang secara de-facto memiliki wilayah kekuasaan di Yogyakarta
dan daerah sekitarnya berdasarkan hasil perjanjian Renville pada 17 Januari
1948 telah menjanjikan dan mengikrarkan dihadapan Teungku Muhammad Daud
Beureueh bahwa Negara RI akan dijadikan Negara Islam dan akan diberlakukan
Pemerintahan Islam dan Syariat Islam. Tujuan penipuan ini agar Gubernur
Militer Teungku Muhammad Daud Beureueh menyokong Negara RI 17 Agustsus 1945
pimpinan Soekarno.

Jelas, waktu itu Gubernur Militer Teungku Muhammad Daud Beureueh sudah mulai
tertipu.

Kemudian, tidak hanya Teungku Daud Beureueh yang ditipu oleh Soekarno
melainkan juga rakyat Aceh. Misalnya dalam sebuah rapat akbar di Lapangan
Blang Padang, Banda Aceh, tanggal 17 Juni 1948, Soekarno menyatakan:
"Kedatangan saya ke Aceh ini spesial untuk bertemu dengan rakyat Aceh, dan
saya mengharapkan partisipasi yang sangat besar dari rakyat Aceh untuk
menyelamatkan Republik Indonesia ini. Daerah Aceh adalah menjadi Daerah
Modal bagi Republik Indonesia, dan melalui perjuangan rakyat Aceh seluruh
wilayah Republik Indonesia dapat direbut kembali." (Kutifan yang diambil
oleh Kolonel Laut Ditya Soedarsono dari buku Perekat Hati yang Tercabik,
karangan M Djali Yusub).

Nah selanjutnya, Soekarno mengetahui secara pasti bahwa Negeri Aceh secara
de-jure dan de-facto berada diluar Negara RI, karena Soekarno sadar dan
mengetahui benar apa itu isi perjanjian Renville yang ditandatangani pada
tanggal 17 Januari 1948.

Kemudian, Teungku Muhammad Daud Beureueh sudah kena tipu licik Soekarno
dengan umpan Negara Islam RI-nya dan pemerintahan Islam-nya yang
memberlakukan Syariat Islam-nya. Begitu juga, rakyat Aceh sudah tertipu
dengan tipuan licik Soekarno orang Jawa ini.

Tetapi, tentu saja, walaupun Teungku Muhammad Daud Beureueh dan rakyat Aceh
sudah kena tipu Soekarno, tetapi Negeri Aceh tidak diserahkan kepada pihak
Soekarno. Hanya Soekarno meminta sokongan untuk mempertahankan kemerdekaan
RI yang sudah tergencet dari segala penjuru itu.

Walaupun rakyat dan pemimpin Negeri Aceh pada saat itu memberikan bantuan
dan sokongan kepada Soekarno bukan berarti Negeri Aceh secara otomatis dan
secara de-facto menjadi daerah wilayah kekuasaan Negara RI 17 Agustsus 1945.

Mengapa ?

Karena hal itu terbukti, ketika Negara RI pada tanggal 14 Desember 1949
masuk menjadi anggota Negara bagian RIS yang terdiri dari Negara/Daerah
bagian Negara Republik Indonesia menurut perjanjian Renville, Daerah
Istimewa Kalimantan Barat, Negara Indonesia Timur, Negara Madura, Daerah
Banjar, Bangka, Belitung, Dayak Besar, Jawa Tengah, Negara Jawa Timur,
Kalimantan Tenggara, Kalimantan Timur, Negara Pasundan, Riau, Negara Sumatra
Selatan, dan Negara Sumatra Timur. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949,
Sekretariat Negara RI, 1986, hal.243-244)

Seterusnya Kedaulatan RIS diakui oleh Belanda pada 27 Desember 1949.

Kemudian, ketika RIS dilebur dan dimasukkan kedalam tubuh Negara RI 17
Agustus 1945 dan berubah nama menjadi NKRI pada tanggal 15 Agustus 1950,
Negeri Aceh yang pada waktu Negara RI 17 Agustus 1945 masuk menjadi Negara
bagian RIS tanggal 14 Desember 1949, secara de-facto dan de-jure berdiri
sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan Pemerintah Negara RI 17 Agustus 1945
yang menurut perjanjian Renville 17 Januari 1948 memiliki daerah kekuasaan
secara de-facto disekitar Yogyakarta dan daerah sekitarnya saja.

Jadi, ketika Negeri Aceh yang tanpa persetujuan seluruh rakyat Aceh dan
pemimpin rakyat Aceh dicaplok dan dimasukkan kedalam mulut Sumatera Utara
dengan cara menetapkan dasar hukum tanggal 14 Agustus 1950 Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Propinsi oleh
Presiden RIS Soekarno yang membagi Negara RI-Jawa-Yogya menjadi 10 daerah
propinsi yaitu, 1.Jawa - Barat, 2.Jawa - Tengah, 3.Jawa - Timur, 4.Sumatera
- Utara, 5.Sumatera - Tengah, 6.Sumatera - Selatan, 7.Kalimantan,
8.Sulawesi, 9.Maluku, 10.Sunda - Kecil apabila RIS telah dilebur menjadi
Negara RI-Jawa-Yogya. Dan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang No.5 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Sumatera-Utara,
yang termasuk didalamnya wilayah daerah Aceh yang melingkungi
Kabupaten-Kabupaten 1. Aceh Besar, 2. Pidie, 3. Aceh-Utara, 4. Aceh-Timur,
5. Aceh-Tengah, 6. Aceh-Barat, 7. Aceh-Selatan dan Kota Besar Kutaraja masuk
kedalam lingkungan daerah otonom Propinsi Sumatera-Utara, maka berkobarlah
kemarahan Gubernur Militer Wilayah Aceh Teungku Muhammad Daud Beureueh atas
tindakan Soekarno yang dengan cara yang licik dan sepihak tanpa adanya
musyawarah, diskusi, dan persetujuan dari seluruh rakyat Aceh dan pimpinan
rakyat Aceh telah memasukkan Negeri Aceh kedalam tubuh NKRI.

Puncak dari sikap dan gerakan Teungku Muhammad Daud Beureueh atas tindakan
Soekarno mencaplok Negeri Aceh ini adalah dengan memaklumatkan Negara Islam
Indonesia di wilayah Negeri Aceh yang bebas dari pengaruh kekuasaan Negara
Pantja Sila atau Pemerintah NKRI pimpinan Soekarno yang telah menipui
Teungku Muhammad Daud Beureueh dengan tipuan ”Negara Islam RI-nya”.

Gimana menurut sobat muda sekalian atas artikel diatas tersebut
 admin dapat sumbernya dari sini sobat muda

Yang lagi Hot Di Forum kaskus nih sobat muda
Ke TKP kaskus